PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku

PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (“Perseroan”) didirikan pertama kali pada tanggal 25 Oktober 1961 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 3 tanggal 25 Oktober 1961 sebagaimana diubah dengan Akta No. 8 tanggal 23 Juni 1962, keduanya dibuat dihadapan Mr. Chr. Soplanit, Notaris di Ambon. Sehubungan dengan te...

PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (“Perseroan”) didirikan pertama kali pada tanggal 25 Oktober 1961 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 3 tanggal 25 Oktober 1961 sebagaimana diubah dengan Akta No. 8 tanggal 23 Juni 1962, keduanya dibuat dihadapan Mr. Chr. Soplanit, Notaris di Ambon.
Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2490), maka berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku No. 01/DPRGR/Tahun 1966 tentang Bank Pembangunan Daerah Maluku, kegiatan operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang didirikan berdasarkan Akta pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 3 tanggal 25 Oktober 1961 sebagaimana diubah dengan Akta No. 8 tanggal 23 Juni 1962 terhitung mulai tanggal 1 Maret 1966 diakhiri dan segala aktiva dan pasiva PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dialihkan kepada Bank Pembangunan Daerah Maluku. Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Surat Bank Indonesia No. 12/1/UPE/Bank tanggal 3 September 1964 tentang Ijin Melakukan Usaha Bank Pembangunan Daerah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1998 tertanggal 4 Februari 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah, Perseroan kembali merubah bentuk badan hukum dari semula Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan badan hukum Perseroan ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 02 Tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Maluku Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Maluku sebagaimana diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku tanggal 2 Juli 1999 Seri D No. 07, disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.71-719 tanggal 29 Juni 1999, status badan hukum Perseroan berubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).
Sehubungan dengan perubahan badan hukum tersebut di atas, dibuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 27 tanggal 19 Juli 1999 dibuat di hadapan Tuasikal Abua, S.H., Notaris di Ambon, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-18886.HT.01.01.TH.99 tanggal 18 November 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3/1982 dengan No. TDP 25051800687 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Ambon dengan No. 10/BH.25.05/XII/99 tanggal 9 Desember 1999, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 24 Desember 1999, Tambahan No.8850.
Dalam perkembangannya, dan untuk memenuhi tuntutan operasional, maka Bank Maluku masuk dalam program Rekapitalisasi perbankan akibat Bank Maluku menghadapi risiko kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMN) kurang dari 8 %. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum, Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 135/KMK.017/1999 dan No. 32/1/ KEP/GBI tanggal 9 April 1999, Bank Maluku telah menandatangani Perjanjian Rekapitalisasi.
Pada tahun 2003, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan telah menjual kembali (divestasi) seluruh Saham Negara kepada Bank Maluku berdasarkan perjanjian jual beli seluruh Saham Negara dan pelunasan Obligasi Negara pada PT. Bank Maluku tanggal 18 Desember 2003.
Setelah Bank Maluku melepaskan diri dari program Rekapitalisasi, maka anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dimana Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana dimaksud dalam (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.87 tanggal 29 September 2008 dibuat di hadapan Grace Margareth Goenawan, SH.,MH., Notaris di Ambon, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-12672.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 14 April 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0016106.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 14 April 2009, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tanggal 8 Januari 2010, Tambahan No.279 dan (ii) Akta Pernyataan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 31 tanggal 13 Juli 2011 dibuat di hadapan Pattiwael Nicolas, S.H., Notaris di Ambon, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0027174. AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 4 April 2011 jo. Akta Pernyataan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 31 tanggal 13 Juli 2011 dibuat di hadapan Pattiwael Nicolas, S.H., Notaris di Ambon, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-45479. AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 19 September 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU- 0074928.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 19 September 2011.
Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Maluku tanggal 4 April 2013, memutuskan beberapa hal yang material, diantaranya :
1. Perubahan Modal Dasar Perseroan dari Rp. 500 miliar menjadi Rp. 1 triliun
2. Perubahan Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 4 April 2013 secara notariel telah di buat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 22 April 2013 nomor : 49 dan Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum pemegang Saham No. 19 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Grace Margareth Goenawan, SH., MH, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-16994.AH.01.02. Tahun 2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Januari 2015 secara notariel telah dibuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 17 Pebruari 2015 Nomor : 32 yang dibuat dihadapan Notaris Grace Margareth Goenawan, SH., MH, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan Nomor : AHU-0002879. AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 24 Pebruari 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.
PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara juga telah memperoleh ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat OJK nomor: S.91/PB.12/2015 tanggal 22 April 2015 tentang Penyampaian Keputusan Penetapan Penggunaan Izin Usaha yang ditandatangani oleh Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Sdr. Slamet Edi Purnomo
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa tanggal 29 April 2016 secara notariel telah dibuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tanggal 2 Mei 2016 Nomor : 01 yang dibuat dihadapan Notaris Grace Margareth Goenawan, SH., MH, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan Nomor : AHU-AH.01.03-0052874 tanggal 31 Mei 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, yang kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Juni 2016 Nomor : 22 dan telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 13 Juli 2016 nomor : AHU-AH.01.03-0064065.
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 April 2017 secara notariel telah dibuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor : 2 tanggal 4 Mei 2017 dihadapan Notaris Dr. Roy Prabowo Lenggono, S.H., MM., M.Kn.
Selain itu, sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor : 09/RUPS/ BPDM-MU/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara untuk mengesahkan Setoran Modal, maka berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor : 01/DK/KEP tanggal 24 Juni 2016 telah dilakukan pengesahan Setoran Modal Pemegang Saham sebesar Rp. 21.950.000.000,- (Dua puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) sehingga komposisi Kepemilikan Modal Disetor Bank telah mengalami perubahan dari yang komposisi sebelumnya sebesar Rp. 289.500.000.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 311.450.000.000,- (Tiga ratus sebelas milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah). Komposisi Perubahan Modal Disetor Bank telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang di dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku nomor : S-26/KO.066/2017 tanggal 24 Januari 2017 dan secara notariel telah dibuat dalam Akta Berita Acara Rapat Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor : 1 tanggal 5 September 2017 dan telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0168884 tanggal 6 September 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.
Pada tanggal 6 Desember 2017 telah dilakukan Rapat Pembahasan Pengesahan Tambahan Setoran Modal sebesar Rp. 39.575.000.000,- (Tiga puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) oleh Dewan Komisaris dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor : 02/DK/KEP/2017 tanggal 6 Desember 2017 tentang Pengesahan Setoran Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara sehingga terjadi perubahan Modal Disetor Bank yang sebelumnya sebesar Rp. 311.450.000.000,- (Tiga ratus sebelas milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 351.025.000.000,- (Tiga ratus lima puluh satu milyar dua puluh lima juta Rupiah). Perubahan Komposisi Perubahan Modal Disetor telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang di dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku nomor : S-2/KO.0604/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank dan secara notariel telah dibuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor : 26 tanggal 22 Desember 2017 serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0204743 tanggal 22 Desember 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku.
Sepanjang tahun 2018, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 5 (lima) kali yakni 1 (satu) kali pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan 4 (empat) kali pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang di dalamnya membahas beberapa agenda yang dapat dirinci sebagai berikut :
• Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 5 Februari 2018 membahas tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara Izaac Balthazar Thenu selaku Direktur Kepatuhan periode 2014-2018 serta pemilihan dan penetapan 2 (dua) orang Calon Direktur Kepatuhan yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 5 Februari 2018 secara notariel telah dibuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor : 12 tanggal 13 Februari 2018 dihadapan Notaris Dr. Roy Prabowo Lenggono, S.H., MM., M.Kn.
• Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 April 2018 membahas agenda tahunan pada umumnya dan Keputusannya secara notariel telah dibuat di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara nomor : 34 tanggal 23 Mei 2018.
• Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 8 Juni 2018 menyetujui beberapa agenda penting diantaranya Pengesahan atas Pedoman Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/ atau Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara serta perpanjangan masa jabatan Saudara Izaac Alexander Saimima selaku Komisaris Independen dan Saudara Jusuf Latuconsina selaku Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara untuk periode jabatan 2019 – 2023. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 8 Juni 2018 secara notariel telah dibuat di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara nomor : 23 tanggal 26 Juni 2018 dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0216016 tanggal 26 Juni 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku.
• Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2018 menghasilkan beberapa keputusan penting diantaranya :
- Perubahan terhadap Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara
- Melakukan penyempurnaan terhadap Pedoman Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, dan;
- Penetapan Gaji Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.
Keputusan atas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2018 secara notariel telah dibuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara nomor : 13 tanggal 12 November 2018 dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0263253 tanggal 13 November 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 Desember 2018 menghasilkan 1 (satu) keputusan yaitu penetapan Saudara Abidin Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara untuk periode 2018 – 2022 dan Keputusan tersebut secara notariel telah dibuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 32 tanggal 21 Desember 2018 dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0278797 tanggal 31 Desember 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.
Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor : 05/RUPS/PT. BPDM-MU/2018, tanggal 24 April 2018 tentang Pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara untuk mengesahkan Setoran Modal Pemegang Saham Tahun Buku 2018, maka berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor : 01/DK/KEP/2018 tanggal 15 Oktober 2018 telah dilakukan pengesahan terhadap Setoran Modal Pemegang Saham tahun 2018 sebesar Rp. 31.000.000.000,- (tiga puluh satu milyar Rupiah) sehingga komposisi Kepemilikan Modal Disetor Bank mengalami perubahan dari yang komposisi sebelumnya sebesar Rp. 351.025.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu milyar dua puluh lima juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 382.025.000.000,- (tiga ratus delapan puluh dua milyar dua puluh lima juta Rupiah). Komposisi Perubahan Modal Disetor Bank telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang di dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku nomor : S-385/KO.0604/2018 tanggal 23 November 2018 dan secara notariel telah dibuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor : 14 tanggal 13 November 2018 dan telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0263777 tanggal 14 November 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.